TUGAS EKONOMI BISNIS
Struktur Ekonomi Perusahaan Menghadapi Era Globalisasi
 | |||||
| |||||
| |||||
UNIVERSITAS GUNADARMA
2010
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Suatu negara dapat dikatakan maju atau berkembang jika PDB (Produk Domestik Bruto) memiliki nilai yang tinggi. Untuk meningkatkan PDB tidaklah mudah, suatu negara harus lebih dahulu merencanakan, membuat suatu program kedepan tentang struktur perekonomiannya. Dimana struktur perekonomiannya dapat menjadi dasar tujuan atau cita-cita suatu negara baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.
Indonesia merupakan suatu negara yang menganut struktur perekonomian yang berubah-ubah sesuai dengan pemerintahannya. Semua struktur perekonomian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing disesuaikan dengan perencanaan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang memimpin suatu negara.
Dunia di abad XXI mengalami berbagai transformasi dalam segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan sebagainya. Proses transformasi tersebut selaras dengan kekuatan yang mendorong globalisasi, antara lain: (1) globalisasi dari proses industrialisasi, (2) globalisasi keuangan, komunikasi dan informasi, (3) globalisasi kekaryaan, pekerjaan dan migrasi, (4) globalisasi efek polusi biosfir terhadap kehidupan manusia, (5) globalisasi dari perdagangan persenjataan, dan (6) globalisasi kebudayaan, konsumsi, dan media massa (Tilaar, 1997).
Dalam konteks globalisasi sosial ekonomi, cepat atau lambat Indonesia akan diperhadapkan dengan beberapa agenda global maupun regional, antara lain: (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation(APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dengan demikian bagi kelompok yang optimistik, arus globalisasi dapat disiasati sebagai peluang untuk melakukan lompatan tranformatif yang progresif untuk melakukan ekspansi pasar. Sedangkan bagi kelompok yang pesimistis memandang globalisasi sosial ekonomi sebagai ancaman dari bangsa lain, atau predator yang akan memangsa mereka yang lemah (Rustiani, 1996).
Mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, Sjahrir (2001) mengemukakan bahwa, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Untuk itu Bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain:
(1) semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi),
(2) pengangguran yang semakin membengkak (apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual),
(3) kemiskinan struktural yang semakin memilukan,
(4) utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, dan
(5) pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Hal ini akan mempengaruhi kondisi sosial politik dan semakin rawannya desintegrasi bangsa, serta potensi konflik atau kerusuhan yang terjadi di tingkat masyarakat lapisan bawah (grass-root) cenderung semakin terbuka.
Selaras dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi pertanyaan yang akan dianalisis, adalah:
(1) pembangunan ekonomi yang manakah yang seyogianya menjadi prioritas?, dan
(2) model pembangunan ekonomi yang bagaimanakah yang efektif dan strategis untuk digunakan dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia sehingga dapat berperan dalam situasi saling menguntungkan (win-win situation) dalam persaingan ekonomi global?
B. STRUKTUR ORGANISASI
TUJUAN
Untuk menetapkan pedoman guna pembuatan struktur organisasi untuk departemen system informasi.
PRINSIP-PRINSIP UMUM
- Tanggung Jawab Untuk Melakukan Pengorganisasian
Manager Sistem Informasi bertanggung jawab untuk menetapkan struktur department system informasi.
- Tujuan
Tujuan pengorganisasian ini adalah untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha.
- Kewenangan
Harus ada garis atau jalur kewenangan yang jelas dari manajer ke setiap anggota stafnya. Siapa saja yang diberikan delegasi kewenangan tersebut harus memikul tanggung jawab atas aktivitas-aktifitas bawahannya.
- Tugas-tugas
Sifat tugas dan perluasan dan pembatasan tanggung jawab, harusditetapkan secara jelas dan harus diketahui oleh para staf yang berkepentingan, sehingga setiap orang bias memahami apa yang diharapkan, bukan oleh dirinya sendiri, namun juga oleh orang yang berinteraksi dengannya.
- Fleksibilitas
Pengorbanan dan pengorganisasian kembali harus dianggap sebagai proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dapat ditinjau secara berkala untuk memastikan apakah ia masih relevan dengan persyaratan- persyaratannya. |
II. REALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan (growth) yang dilaksanakan selama 32 tahun telah menimbulkan berbagai konsekuensi serius dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.
Beberapa konsekuensi serius yang menimbulkan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia, antara lain:
(1) Utang pemerintah yang semakin menggunung, yaitu utang luar negeri sebesar 133 milyar dollar (sama dengan empat kali lipat lebih dari volume anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, atau 100 persen lebih dari produk domestik bruto/PDB) dan utang dalam negeri sebesar 600 milyar dollar (Kompas, 11 April 2002).
(2) Di kawasan Asia Tenggara, Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia semakin rendah (3,0 persen), yaitu hanya menempati urutan kedua dari bawah atau setingkat di atas Thailand (Kompas, 11 April 2002).
(3) Terjadinya struktur pasar distortif, seperti: pasar monopoli, oligopoli, kartel, ofensif, dan sebagainya (Damanhuri, 1996).
(4) Semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi).
(5) Terjadinya ketidakseimbangan atau ketimpangan inter-regional, ketimpangan antar perdesaan, dan kawasan perkotaan, serta eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam di pedesaan sehingga menimbulkan dampak eksternalitas yang menciptakan biaya sosial yang tinggi.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pendekatan model alternatifi pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu:
(1) Revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah
Usaha mikro adalah usaha yang jumlah asetnya kurang dari Rp 2 juta dan jumlah omset perhari kurang dari Rp 500 ribu. Usaha kecil/menengah adalah usaha yang kepemilikan kekayaannya paling besar Rp 200 juta dan memiliki omset tahunan sampai Rp 10 milyar (Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah). Pada tahun 2000, jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang mendampingi pengusaha mikro berjumlah 53.644 LKM dan LKM non bank sekitar 42.186 unit (Chotim dan Handayani, 2001). Jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2001, masing-masing 40.137.773 dan 57.743 unit, sedangkan usaha besar masing-masing 2.005 dan 2.095 unit (Kompas, 6 Maret 2002, p: 15). Dari segi jumlah penyerapan tenaga kerja dan kontribusi tenaga kerja.
Mengacu pada keunggulan tersebut dan mempertimbangkan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh usaha besar (penyerapan dan kontribusi tenaga kerja relatif kecil, terkonsentrasi pada kelompok/orang dekat dengan sumber kekuasaan, tingkat kemacetan pinjaman yang tinggi, moral hazard yang tinggi, tidak tahan terhadap guncangan global, dan sebagainya) maka diperlukan upaya revitalisasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan (community based economic development) untuk memantapkan fundamental ekonomi Indonesia. Pilihan pada ekora sangat strategis karena secara empiris telah teruji selama masa krisis multidimensional dan sebagai instrumen pemerataan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Reaktualisasi Pembangunan Sosial Seiring Pembangunan Ekonomi
Strategi ini dilakukan untuk mereduksi berbagai ketimpangan yang terjadi, khususnya ketimpangan personal berbagai stakeholders pembangunan melalui reaktualisasi modal sosial secara sinergis dan simultan dengan modal fisik, modal manusia dan modal alamiah. Dasar rasionalitas dari strategi ini, mengacu pada perilaku yang tidak normatif yang dimainkan oleh stakeholders pembangunan Indonesia. Realitas tersebut merupakan konsekuensi dari minimnya modal sosial yang dimiliki mereka. Menurut Uphoff (1999), ciri-ciri orang yang memiliki modal sosial yang minim dan yang banyak (maksimal
III. PENUTUP
Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama ini, secara empiris telah menghasilkan multikrisis yang berkepanjangan, khususnya terjadinya ketimpangan personal (disamping ketimpangan struktural dan ketimpangan relasi kekuasaan) pada berbagai stakeholders pembangunan.
Mencermati realitas tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan pemikiran kritis sebagai wujud kepedulian sekaligus keprihatinan melalui upaya kajian model alternatif pembangunan ekonomi Indonesia, dalam menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau ataupun siap tidak siap harus dijalani. Dengan demikian agar dapat bersaing dibutuhkan kesiapan dan kemandirian bangsa yang perlu dimulai dari kesiapan dan kemandirian secara individu.
Berdasarkan penjelasan di atas maka paling tidak, ada dua strategi yang seyogianya dalam implementasinya dapat dikombinasikan, yakni: pertama, revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) atau pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (community based ecenomic development). Kedua, reaktualisasi pembangunan sosial seiring pembangunan ekonomi. Diharapkan melalui kedua strategi tersebut, maka pada gilirannya akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan yang berkeadilan sosial, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan walaupun disadari bahwa semua upaya untuk perbaikan dan kemajuan membutuhkan pengorbanan, seperti satu ungkapan: “there are no such things as free for lunches”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar